FAJAR, TANA TORAJA – Video Camat Bittuang, Abigael Misalayuk, mendadak viral di media sosial. Ia mengancam penolak proyek geothermal di Tana Toraja, Sulsel, tidak akan dapat bantuan sosial (bansos).
Rekaman video tersebut memperlihatkan Abigael Misalayuk tengah berbicara di depan warga dalam sebuah acara Rambu Solo. Dalam ucapannya, ia mengaitkan aksi demonstrasi masyarakat terhadap proyek geothermal dengan kebijakan distribusi bantuan sosial.
Ia menegaskan bahwa sikap melawan pemerintah daerah dapat memengaruhi proses pencairan dana bantuan di wilayah Bittuang. Pernyataan ini sontak memicu kecaman keras dari berbagai pihak yang hadir maupun warganet.
Abigael bahkan secara terang-terangan menyebut daftar penerima PKH atau bansos bisa terancam jika warga tidak patuh.
Kritik Keras dari Ketua GMKI
Ketua GMKI Cabang Tana Toraja, Nopen Kessu, menilai narasi camat tersebut sebagai bentuk penyesatan berpikir. Menurut Nopen, penyaluran program PKH dan BPNT tidak bisa dihapus hanya karena perbedaan aspirasi politik warga.
Ia menyayangkan seorang pejabat publik mengeluarkan ancaman yang mencederai hak dasar masyarakat dalam bersuara. Bagi Nopen, sikap tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman camat terhadap aturan main bantuan sosial yang sah.
Nopen menegaskan bahwa aksi warga menyelamatkan daerahnya adalah hak konstitusional yang harus dihormati pemerintah.
Kecaman Aktivis terhadap Intimidasi ASN
Aktivis sosial asal Toraja, Yulianus, turut menyoroti tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Yulianus menegaskan bahwa bansos merupakan hak rakyat yang dibiayai melalui pajak, bukan uang pribadi pejabat.
Ia meminta camat untuk tidak melakukan upaya penekanan mental kepada masyarakat melalui ancaman bantuan. Menurutnya, posisi camat seharusnya menjadi pengayom bagi warga, bukan justru menjadi sumber intimidasi di lapangan. Ancaman seperti ini dinilai sangat tidak etis dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menanti Tanggapan Resmi Pihak Terkait
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kecamatan Bittuang terkait beredarnya video tersebut. Pernyataan Abigael Misalayuk yang menyebut adanya dasar hukum untuk menghapus bantuan warga masih menuai polemik.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan teguran tegas atas sikap intimidatif yang dilakukan sang camat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas dan etika komunikasi.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah kabupaten dalam menyikapi dugaan ancaman terhadap hak sosial warga. (*)
