Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya di kabinet untuk menyiapkan langkah dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini untuk merespons dampak dari Perang Iran kepada harga energi.
Arahan Prabowo disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo mengatakan, fluktuasi harga BBM bisa mempengaruhi komoditas lain, sehingga perlu penghematan.
"Kita harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam menghemat konsumsi BBM," kata Prabowo.
Prabowo lalu menyinggung beberapa kebijakan di negara lain untuk menekan konsumsi BBM. Dia mengatakan, Pakistan telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) hingga memotong gaji pejabatnya sebagai dampak kenaikan harga BBM.
"Pengurangan hari kerja juga harus kita pertimbangkan," kata Prabowo.
Dia mengatakan, keputusan soal penghematan ini akan dirumuskan dalam beberapa waktu mendatang. Prabowo rencananya akan mengumpulkan para menteri koordinator untuk membicarakan hal ini.
Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), salah satunya untuk merelaksasi aturan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga bisa di atas 3%.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3).
"Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan sejumlah hal yang masuk Perppu tersebut adalah insentif darurat berupa pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN).
Aturan tersebut akan mengatur pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Perppu juga akan mengatur penundaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
