Belanja Kementerian Bengkak di Awal 2026, Purbaya Kebut Pemerataan 

katadata.co.id
1 hari lalu
Cover Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sadewa mengungkapkan, alasan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 155 triliun atau 10,3% dari pagu belanja APBN 2026 yakni Rp 1.510,5 triliun. 

Purbaya mengatakan, bengkaknya realisasi belanja K/L karena ia menargetkan dampak belanja pemerintah merata. Selain itu, dia juga mendesak K/L agar berbelanja lebih cepat dibandingkan dengan 2025.

“Di awal tahun, kami desak untuk belanja lebih cepat dibanding tahun lalu,” kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara secara keseluruhan hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun. Angka itu melonjak 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ralisasi belanja negara itu telah mencapai 12,8% dari pagu APBN. 

“Belanja tahun ini memang kami percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal, sejak awal tahun sampai akhir tahun lebih merata dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3). 

Bendahara negara itu menuturkan, belanja diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berharap strategi ini dapat memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026. 

“Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” katanya.  

Di sisi lain, pemerintah mencatat penerimaan negara mencapai Rp 358 triliun, naik 12,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah mencapai 11,4% terhadap pagu APBN.

Penerimaan negara antara lain mencakup penerimaan perpajakan naik 20,5% menjadi Rp 290 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak atau PNBP turun 11,4% menjadi Rp 68 triliun. 

Purbaya juga mencatat, APBN mengalami defisit sekitar Rp 135,7 triliun atau 0,53% dari pagu. Defisit ini menurutnya masih berada dalam koridor desain APBN 2026. 

“Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, selama 4 tahun ini defisit. Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa,” kata Purbaya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bahlil Cerita Beli Minyak Dunia Susah Imbas Konflik AS-Iran, 2 Kargo RI Diminta Putar Balik Singapur
• 22 jam laluidxchannel.com
thumb
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
• 14 jam lalusuara.com
thumb
7 Hal Diketahui terkait KPK OTT Bupati Cilacap
• 23 jam laludetik.com
thumb
10 Titik Rawan Macet di Jalur Pantura Cirebon saat Arus Mudik Lebaran
• 13 jam lalubisnis.com
thumb
BYD: Mudik Pakai Mobil Listrik Hemat Biaya Energi 40 Persen
• 4 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.