JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, berada dalam posisi yang memadai.Meskipun kebijakan anggaran bencana akan disampaikan lebih lanjut oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya memastikan ketersediaan dana dari sisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Semua dananya cukup untuk 3 provinsi di sana, nanti ada perlakuan khusus untuk TKD-nya (transfer ke daerah) dari kami (Kementerian Keuangan)," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12).
Baca Juga: Purbaya Siap Tambah Dana Penanggulangan Bencana, Jamin Tak Bebani APBN
Purbaya juga memastikan bahwa anggaran untuk penanganan bencana ini tidak akan ditarik dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan. Dana tersebut dialokasikan melalui efisiensi dari berbagai kegiatan.
"Jadi gak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang gak jelas. Rapat gak jelas, yang jelas sih gak apa-apa ya," tegas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan alokasi dana khusus untuk daerah terdampak, meningkat dari usulan awal. Presiden mengalokasikan Rp4 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Semua dananya cukup untuk 3 provinsi di sana, nanti ada perlakuan khusus untuk TKD-nya (transfer ke daerah) dari kami (Kementerian Keuangan)," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12).
Baca Juga: Purbaya Siap Tambah Dana Penanggulangan Bencana, Jamin Tak Bebani APBN
Purbaya juga memastikan bahwa anggaran untuk penanganan bencana ini tidak akan ditarik dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan. Dana tersebut dialokasikan melalui efisiensi dari berbagai kegiatan.
"Jadi gak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang gak jelas. Rapat gak jelas, yang jelas sih gak apa-apa ya," tegas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan alokasi dana khusus untuk daerah terdampak, meningkat dari usulan awal. Presiden mengalokasikan Rp4 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
